SERANG, INTTI.ID — Banyaknya sampah di Provinsi Banten terus menuai sorotan. Pemprov Banten nampaknya juga kewalahan dalam mengatasi persoalan sampah. Anggaran yang dibutuhkan untuk mengatasi pesoalan sampah pun diperkirakan sangat besar.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten, Wawan Gunawan kepada wartawan Senin (22/9/2025). Dia mengatakan, Pemprov Banten akan lebih banyak melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan sampah.
Selain itu, dengan menggandeng swasta, pengelolaan sampah akan dilakukan secara profesional dan berorientasi pada peningkatan perekonomian masyarakat.
“Pemerintah sebagai regulator, dan swasta sebagai operator. Sebagai regulator, pemerintah akan aktif melakukan pengawasan,” kata Wawan.
BACA JUGA: Setiap Hari Banten Produksi 8.126 Ton Sampah
Dia mengatakan, ada beberapa opsi pengelolaan sampah yang bisa dikembangkan sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat yakni, pengembangan TPS3R, TPST, RDF, Waste to Energy Copex serta Sanitary landfill.
“Biaya pengolahan sampah dengan metode-metode itu sangat besar, karena yang sampai di TPA itu hanya residu, khususnya yang menggunakan sistem sanitary landfill,” katanya.
Tahun ini, Pemprov Banten menargetkan pengelolaan sampah bisa mencapai 51,21 persen dengan total timbunan sampah (open dumping) mencapai 8.126 ton per hari.
Pada 2029 mendatang, kata Wawan, sampah di Pemprov Banten sudah bisa 100 persen terkelola sesuai dengan target RPJMN.
Berdasarkan perhitungan DLHK, untuk pengelolaah sampah menggunakan metode TPS 3R, dibutuhkan biaya investasi sekitar Rp34 Triliun dengan asumsi pengelolaan 3,5 ton perhari.
“Biaya itu meliputi pengolahan sampah dari pengomposan aerator bambu, biodigester, BSF, serta mesin pemadat,” jelasnya.
Kemudian untuk TPST RDF, dibutuhkan biaya investasi sekitar Rp42 Triliun, dengan menggunakan pendekatan pengolahan sampah sesuai Permendagri Nomor 7 tahun 2021, dimana standar minimal RDF adalah 120 tpd dengan asumsi 120 ton perhari.
Selanjutnya untuk mewujudkan TPA yang sanitary lendfill, setidaknya dibutuhkan biaya investasi sekitar Rp55 Triliun untuk bisa menampung sekitar 47 ton sampah perhari.
BACA JUGA: WCD 2025, Kabupaten Tangerang Gelar Aksi Bersih Sampah Serentak
Dan yang paling besar, biaya untuk pengembangan pengolahan sampah berbasis waste to energy yang mencapai sekitar Rp66 Triliun, dengan asumsi 1.000 ton sampah yang menghasilkan energi listrik sekitar 20 megawatt per hari.
“WTE itu akan mulai diterapkan di wilayah perkotaan seperti Tangerang Raya. Itupun support anggarannya dari pusat. Ada yang masih tahap lelang ada juga yang sudah berjalan. Namun ternyata jumlah sampah yang masuk melebihi batas, dari kuota 1.000 ton/hari yang akan masuk justru mencapai 2.000 ton/hari,” ujarnya.
Karena itu, kata Wawan, Pemprov Banten akan menggandeng pihak swasta untuk ikut terlibat dalam pengelolaan sampah. Setidaknya dimulai dari beberapa zona kawasan industri seperti Cikande, KS dan sebagainya. Sehingga persoalan sampahnya tidak menjadi beban pemerintah.
“Beberapa industri yang menjadi binaan kami sudah mulai melakukan itu seperti PT Indah Kiat dan Indonesia Power,” katanya.
Wawan menjelaskan, keterlibatan swasta itu mayoritas pengelola sampah non organik, sedangkan untuk sampah organik sampai saat ini masih menjadi PR yang dibutuhkan kolaborasi dan kesadaran masyarakat untuk bisa memilah sampah rumah tangga untuk kemudian dikelola dengan menggunakan Maggot.
“Saat ini masyarakat belum memilah jenis-jenis sampah. Mudah-mudahan dengan program 3R masyarakat bisa memilah mana sampah organik dan non organik,” harapnya.
Sementara itu, Akademisi Untirta Achmad Bahauddin mengakui ribuan ton sampah dalam sehari di Provinsi Banten belum terkelola dengan baik. Menurutnya, dengan metode-metode modern, pengelolaan sampah bisa berdampak baik bagi perputaran ekonomi masyarakat.
“Masyarakat berharap Pemprov Banten bisa menjadi regulator yang menggabungkan seluruh stakeholder, agar pengolahan sampah menjadi lebih baik lagi dan mendapatkan kemanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan,” tandasnya.(Ald)
