TANGERANG, INTTI.ID – Banjir yang melanda Tangerang Raya bukan semata karena curah hujan yang sangat tinggi. Namun di balik itu, ada faktor lain yang sudah semestinya menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mencari solusinya.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Banten, Andra Soni saat menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama kepala daerah se-Tangerang Raya di Kantor Ex BLKI, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (26/1/2026).
Andra Soni menyebut, pihaknya sengaja menggelar Rakor penanganan banjir, khususnya yang melanda Kota Tangerang, Kota Tangsel serta Kabupaten Tangerang dalam beberapa pekan ini.
BACA JUGA: Korban Banjir Periuk Tangerang Minta Gubernur Banten Keruk Situ Bulakan
Selain kepala daerah, Rakor juga dihadiri anggota DPRD Banten dan kabupaten/kota, Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan, serta perwakilan Balai C2 dan C3. Rakor difokuskan pada evaluasi pascabanjir agar bisa diminimalisasi di kemudian hari.
“Kami tidak ingin menyalahkan curah hujan tinggi, kami berupaya mencari solusi dalam mengatasi banjir yang sudah berulang,” ujarnya.
Normalisasi sungai menjadi salah satu kesepakatan dalam upaya menangani bencana banjir, terutama di daerah aliran sungai (DAS) yang menyempitan akibat sedimentasi maupun bangunan yang berdiri tidak semestinya di bantaran sungai.
“Kami sepakat mengerjakan hal-hal yang langsung berdampak terkait permasalahan banjir. Salah satunya normalisasi sungai dan situ,” ujarnya.
Normalisasi sungai dan situ, kata dia, menjadi solusi yang didapat dari hasil kunjungan atau dari hasil peninjauan ke lokasi-lokasi banjir di Tangerang Raya. Normalisasi sungai menjadi pilihan karena di beberapa kawasan terjadi penyempitan sungai dan situ.
“Intinya pertemuan hari ini bagaimana mengatasi permasalahan secara bersama, dan menjadikan kerjasama. Semua sudah bekerja, tapi yang harus ditingkatkan kerjasamanya,” imbuhnya.
BACA JUGA: Gubernur Banten Rotasi 10 Pajabat
Selain itu, lanjut dia, pihaknya mendapati banyaknya bangunan liar (Bangli) yang berdiri di sekitar sungai. Ia menegaskan, meski bangunan memiliki hak atas tanah, tetap ada kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi sesuai aturan.
“Kami menemukan banyak bangunan di bantaran sungai, kami minta pendapat dari sisi hukum melalui Kanwil pertanahan, tim teknis akan menindaklanjutinya segera,” jelas Andra Soni.
Menanggapi ada instruksi pembongkaran Bendung Polor Kota Tangerang, Andra Soni menegaskan tidak secara langsung meminta pembongkaran, melainkan mempertanyakan fungsi bendungan tersebut.
Menurutnya, Bendungan Polar berfungsi menahan air saat musim kering. Namun saat debit air besar, bendungan tidak berfungsi optimal, sehingga balai berencana melakukan revitalisasi.
“Kalau tidak ada manfaatnya, sebaiknya dibongkar, tapi kalau ada manfaatnya silakan dimanfaatkan,” jelasnya.(Ald)
sumber: satelitnews
