TANGERANG.INTTI.ID – Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi PDI Perjuangan Deden Umardani, melayangkan kritik Bupati dan Wakil Bupati Tangerang terkait evaluasi kinerja satu tahun duet kerja mereka. Deden meminta pemerintah harus segera menyelesaikan masalah-masalah mendasar di Kabupaten Tangerang, seperti pengangguran, angka kemiskinan, angka putus sekolah, tata kelola sampah.
Deden mengingatkan, keberhasilan memimpin tidak bisa hanya diukur dari ramah tamah dengan melakukan pencitraan di media sosial, tapi dari seberapa berani pemerintah membereskan serpihan besar masalah fundamental kebijakan pemerintah.
Deden mengapresiasi distribusi pelayanan administrasi kependudukan yang kini sudah menyentuh 29 kecamatan. Warga Kabupaten Tangerang tak perlu lagi antre mengular di dinas terkait di pusat pemerintahan (Puspem). Namun terkait manajemen kebencanaan, Deden memandang ‘memble’ di pencegahan.
“Kita apresiasi, pelayanan administrasi tidak lagi tersentral di dinas, sekarang cukup di Kecamatan. Respons tanggap bencana juga cepat. Kita apresiasi respons cepat saat terjadi bencana. Tapi mana antisipasi dan pencegahannya?” kata Deden.
Menurutnya, Pemkab Tangerang masih terjebak dalam pola pikir pemadam kebakaran—baru bergerak saat api menyala. Ia menuntut keberanian pemerintahan Maesyal-Intan untuk segera melakukan normalisasi sungai-sungai secara masif dan menertibkan bangunan industri yang seenaknya menyerobot garis sempadan sungai. Tanpa itu, katanya, bencana banjir akan terus jadi tamu rutin tahunan.
“Walaupun saya belum melihat kekuatan untuk antisipasi bencananya, pencegahan bencananya. Apakah sudah waktunya membuat banyak waduk, normalisasi sungai, terus pembersihan garis sempadan sungai dari bangunan-bangunan yang melanggar aturan. Kan masih banyak kali-kali (sungai) kita yang garis sempadan sungainya juga banyak bangunan, termasuk industri,” ujarnya.
Soal dunia pendidikan di Kabupaten Tangerang, Deden melontarkan kritik satir terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Baginya, memberi makan anak sekolah itu baik, tapi membiarkan mereka belajar tanpa guru adalah bencana peradaban yang nyata.
“Ini yang harus ditangkap sebagai masalah besar oleh Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Jangan sampai kita terlena dengan MBG (Makan Bergizi Gratis), nanti perutnya diisi kepalanya kosong,” cetus Deden.
Data yang ia ungkapkan dia cukup bikin merinding, katanya, saat ini Kabupaten Tangerang kekurangan 6.000 guru SD dan SMP. Ada 2.000 guru honorer yang nasibnya di ujung tanduk karena aturan penghapusan honorer tahun ini.
“Kita juga punya masalah besar dalam pendidikan. kekurangan guru sebanyak 6.000 saat ini untuk SD dan SMP Negeri se-Kabupaten Tangerang. Ditambah lagi masih ada guru honorer sekitar 2.000 orang yang belum diangkat menjadi P3K. Dan mereka harus di-off tahun ini karena sudah tidak ada lagi pegawai honorer di pemerintahan secara aturan hukum,” tukasnya.
Total kekurangan guru disebutnya bisa melonjak drastis hingga ke angka 8.000 orang. Setiap bulannya saja, kata dia, terdapat 100 hingga 200 guru yang purna tugas.
Deden memperingatkan, jika ini dibiarkan, 5 sampai 10 tahun ke depan anak-anak di Kabupaten Tangerang mungkin lulus SMP tapi belum lancar baca-tulis.
“Nanti anak-anak kita mau bagaimana? Nanti mungkin saja di tingkat SMP anak-anak kita belum bisa baca tulis. Berbahaya ini kalau lambat, kita nggak tahu nanti Kabupaten Tangerang seperti apa? Jangan sampai gagal, harus serius menyelesaikan permasalahan pendidikan karena dampaknya bukan sekarang, tapi masa depan. Terasanya kan tidak sekarang, nanti, 5 atau 10 tahun ke depan,” tambahnya.
Meski ada kebijakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis untuk sekolah swasta, Deden menyebut itu hanya menjalankan amanah undang-undang dan Perda, bukan inovasi luar biasa. Masalah aslinya ada pada infrastruktur fisik sekolah. Dengan gamblang Deden mengatakan, masih banyak status tanah sekolah negeri di Kabupaten Tangerang yang ternyata belum tersertifikasi, sehingga rawan digugat dan hilang. Belum lagi urusan ruang kelas yang rusak berat hingga sedang yang jumlahnya masih masif.
“Rasanya dengan APBD kita yang 8 triliun lebih, harusnya penganggaran di atas 20 persen itu benar-benar terasa untuk perbaikan kelas, bukan cuma numpang lewat. Ini kan juga ada campur pembiayaan dari APBN, anggarannya harus lebih kuat untuk menyelesaikan ruang kelas yang rusak,” kritik Deden.
Deden menilai ini terjadi karena ketimpangan fasilitas yang tidak masuk akal. Contoh Kasus, kata Deden, di Desa Talagasari yang dihuni 17.000 jiwa hanya punya satu SD Negeri.
Soal sampah, Deden melihat Pemkab Tangerang seperti kehilangan arah. Ia menyebut penanganan sampah hanya fokus di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) karena takut kena sanksi kementerian. Padahal, Kabupaten Tangerang punya 281 armada angkut untuk 274 desa/kelurahan. Secara hitungan, armada itu lebih banyak dari jumlah desa.
“Tata kelola sampah. Saya belum melihat serius dalam menangani hal tata kelola sampah. Ini hanya baru fokus di TPA, itu pun karena ada sanksi dari kementerian. Akhirnya sampah numpuk di mana-mana, sementara armada angkut kita totalnya ada 281. Desa/kelurahan kita 274. Armada angkut ini sudah melebihi desa/kelurahan se-Kabupaten Tangerang,” jelasnya.
“Logikanya, kalau manajemennya bagus, sampah nggak bakal numpuk. Di beberapa kecamatan seperti Jambe, satu armada bisa meng-cover dua desa. Ini masalah sistem, bukan kurang mobil. Ini yang belum kelihatan keseriusannya bagaimana membuat sistem tata kelola sampah,” lanjut dia.
Deden jugda membedah sektor ekonomi dan tenaga kerja. Ia menyoroti tingginya angka pengangguran di Kabupaten Tangerang yang salah satunya disebabkan oleh kurikulum Balai Latihan Kerja (BLK) yang dipandangnya tidak nyambung dengan kebutuhan industri.
“Saya tidak tahu pasti apakah Dinas Tenaga Kerja punya data berapa banyak industri di kita, keahlian apa yang paling banyak diserap? Ada berapa perusahaan-perusahaan besar di wilayah Kabupaten Tangerang yang menyerap banyak lapangan pekerjaan. Sehingga selesai dari BLK ini latihannya sudah ditunggu oleh perusahaan-perusahaan,” katanya.
Deden menukas, mungkin ada faktor lain yang banyak perusahaan enggan menerima rekrutan baru karena dianggap tidak sesuai keahlian yang dibutuhkan perusahaan. Ini bisa saja menumpuk angka pengangguran baru.
Pemerintah telah menghabiskan banyak uang untuk program Balai Latihan Kerja dan sudah melatih banyak di atas seribu setiap tahunnya. Namun Ia mempertanyakan, jika yang dilatih BLK oleh pemerintah sebanyak 1.500, di akhir tahun seharusnya terdata ada berapa banyak yang bekerja, dan di pabrik mana saja. Berapa banyak yang jadi pengusaha, atau berapa banyak yang jadi pengangguran.
Ia juga mendesak pembentukan Satgas Anticalo Tenaga Kerja. Rahasia umum bahwa masuk pabrik harus bayar calo dianggap sebagai penghambat utama kesejahteraan warga.
Deden berharap di sisa masa jabatan Maesyal-Intan, pembangunan dilakukan berbasis data riil di lapangan (data-driven), bukan sekadar keinginan elit. Ia ingin melihat keberpihakan yang nyata pada ekonomi mikro, petani yang irigasinya hancur, dan nelayan yang masih terjerat tengkulak.
Deden juga menyebut bahwa pemerintah harus segera menyelesaikan masalah-masalah mendasar di Kabupaten Tangerang, seperti pengangguran, angka kemiskinan, angka putus sekolah, tata kelola sampah. Dan keberpihakan kepada kelompok pengusaha mikro dan kecil, para petani, dan nelayan yang harus dipertegas.(*)
Sumber: Banten Ekspres.co.id
