PANDEGLANG, INTTI.ID – Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengungkapkan dari 50 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Pandeglang, Banten, namun baru 1 unit yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kondisi itu disebut membuat program MBG di Kabupaten Pandeglang masih belum berjalan sesuai harapan. Masih banyak yang perlu disempurnakan, terutama pada sisi kebersihan dan kesehatan SPPG MBG.
Wakil Ketua Satgas MBG Pandeglang, Doni Hermawan membenarkan dari sebanyak 91 dapur SPPG di Kabupaten Pandeglang, baru 50 dapur yang sudah beroperasi.
BACA JUGA: 4 SPPG MBG di Cilegon Hentikan Operasi
“Sebanyak 91 dapur SPPG tersebar di 35 kecamatan se-Pandeglang, tapi baru 50 yang beroperasi,” ungkap Doni kepada wartawan Minggu (16/11/2025).
Doni Hermawan yang juga Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekratariat Daerah (Setda) Pandeglang ini, menegaskan dari total 50 dapur SPPG yang sudah beroperasi tersebut, baru 1 dapur yang sudah memiliki SLHS.
“Saat ini delapan dapur SPPG sedang dalam proses SLHS,” jelas Doni.
Doni menyatakan, sudah membahas kaitan kondisi tersebut dengan berbagai pihak, baik dengan Satgas MBG, Bupati Pandeglang, Polres, Dandim 0601, dan Sarjana Penggerak Pembanguan Indonesia (SPPI ). Dan semua menekankan agar SPPG segera memenuhi syarat-syarat SLHS.
“Kami sudah membentuk tim untuk percepatan pembuatan sertifikat tersebut,” ujarnya seraya menegaskan SLHS tidak dipungut biaya alias gratis dan untuk pembuatan sertifikat hanya satu hari.
“Jadi kalau syaratnya lengkap, hitungan jam sudah selesai,” jelasnya.
Disinggung kemungkinan ditutupnya dapur-dapur MBG yang belum memiliki sertifikat, Doni menyatakan kewenangan ada pada Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami masih menunggu dan melihat aturannya, apakah ditutup atau tidak yang belum bersertifikat. Sementara kami belum tahu, itu kewenangan pemerintah pusat,” tuturnya.
Namun ia berharap Pemerintah Pusat tidak mengeluarkan kebijakan penutupan bagi SPPG yang belum bersertifikat. Alasannya, masyarakat membutuhkan untuk pemenuhan gizi dalam program MBG.
“Kalau memang harus ditutup, berarti hanya satu yang beroperasi, kan yang lainnya belum. Kami berharap, ada kebijakan khusus untuk Pandeglang, sambil mereka berproses melengkapi persyaratan,” ulasnya.
BACA JUGA: Dua Dapur SPPG di Lebak juga Stop Memasak MBG
Lebih lanjut Doni mengatakan, pihaknya menargetkan Kabupaten Pandeglang bisa memiliki 130 lokasi SPPG MBG, sesuai arahan dari BGN.
“Masih butuh 40 titik SPPBG, nanti dimana saja dapur lokasinya, masih kami petakan, kami juga membahas daerah terluar dan tertinggal,” tandasnya.
Sementara itum Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang, Raden Dewi Setiani-Iing Andri Supriadi kembali meresmikan dapur SPPG MBG yang dikelola Yayasan Insan Fastabiqul Khairat, di Desa Banyumas, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang.
Bupati menyatakan program MBG tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi, seperti perluasan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, hingga penguatan ketahanan pangan.
Dewi juga menegaskan, pentingnya standar kualitas dalam penyelenggaraan program MBG. Menurutnya, kualitas makanan, kesehatan, kebersihan, serta lingkungan harus menjadi perhatian bersama agar pelaksanaan program berjalan optimal.
“Kami yakin, kalau semua SPPG sudah sesuai standar akan bisa memberikan dampak positif bagi semua pihak,” ungkapnya.(Ald)
sumber satelitnews
