TANGERANG.INTTI.ID–Lantaran masih banyak wilayah yang serin dilanda banjir, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menyampaikan 6 (enam) usulan prioritas pembangunan infrastruktur yang dianggap mendesak untuk segera ditangani.
Usulan itu disampaikan Bupati tangerang Moch Maesyal Rasyid dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum di lingkungan UPT Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Banten, yang digelar di Aula Pendopo Gubernur Banten, Senin (25/8/25).
Enam usulan itu yakni Penurapan Tanjung Burung di Kecamatan Pakuhaji, Penurapan Pasir Ampo di Kecamatan Kresek, Underpass Bitung, Penanganan Situ Gelam Pasar Kemis, Penanganan longsor di Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan dan Normalisasi Kali Cirarab di Desa Kadu Jaya.
Dia menegaskan usulan- usulan tersebut sangat mendesak untuk segera ditindaklanjuti karena menyangkut keselamatan warga serta penanggulangan banjir yang kerap melanda wilayah Kabupaten Tangerang.
Mantan Sekda Tangerang ini menuturkan, dari enam usulan itu sudah diupayakan penanganannya dengan menggunakan APBD Kabupaten Tangerang. Namun lantaran skalanya besar, Pemkab tangerang meminta dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Misalnya penurapan di Tanjung Burung dan Pasir Ampo, kalau tidak segera ditangani berpotensi menimbulkan kerusakan lebih luas dan membahayakan masyarakat,” tandasnya.
Terkait Situ Gelam, Maesyal rasyid menjelaskan, kawasan tersebut setiap musim hujan selalu tergenang. Pemerintah daerah sudah menyiapkan solusi jangka pendek melalui pompa air, namun untuk solusi permanen diperlukan relokasi serta pembangunan infrastruktur besar seperti pintu air dan penurapan.
“Pompa air sudah kami sediakan, tetapi karena debit air yang sangat besar, kapasitasnya tidak mencukupi. Kami mohon agar ada intervensi program strategis dari pemerintah pusat maupun provinsi sehingga masalah Situ Gelam ini bisa diselesaikan secara menyeluruh,” imbuhnya.
Selain itu, Bupati juga menyinggung longsoran besar di Desa Karang Tengah, Pagedangan, dengan panjang sekitar 140 meter dan kedalaman hingga 40 meter. Menurut dia, kondisi seperti ini sangat berpotensi mengancam permukiman warga jika tidak segera ditangani. Pemkab Tangerang telah menyiapkan rencana alokasi anggaran di APBD 2026, namun tetap membutuhkan izin dan sinkronisasi dengan Kementerian PUPR.
Sementara itu, untuk Kali Cirarab di Desa Kadu Jaya, Bupati mengusulkan normalisasi sungai agar aliran air lebih lancar dan tidak menimbulkan banjir di kawasan padat penduduk tersebut. Setiap usulan yang disampaikan tersebut merupakan hasil kajian di lapangan dan kebutuhan riil masyarakat. Pemkab Tangerang juga telah menyiapkan sharing anggaran sepanjang sesuai regulasi dan telah mendapat izin dari Kementerian PUPR maupun BPK.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi antar pemerintah daerah dengan provinsi dan pusat. Menurutnya, infrastruktur di Banten sangat strategis karena berpengaruh langsung terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Gubernur menambahkan bahwa hasil Rakor ini selanjutnya akan menjadi bahan telaah lebih lanjut untuk ditindaklanjuti secara teknis oleh OPD terkait bersama pemerintah pusat.(*)
