SERANG, INTTI.ID – Pemprov Banten menyediakan anggaran sebesar Rp13,1 Miliar pada APBD 2025. Anggaran sebesar itu sedianya digunakan untuk meningkatkan produksi gabah kering giling (GKG) yang ditargetkan mencapai 1,85 juta ton.
“Target ini lebih besar dibandingkan tahun 2024, sebanyak 1,501 juta ton GKG,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten, Deden Apriandhi Hartawan kepada wartawan Minggu (14/9/2025).
Deden mengatakan, pihaknya terus menargetkan peningkatan produksi GKG setiap tahun. Upaya itu dilakukan, selain karena areal pertanian yang luas, juga sebagai upaya menjadikan Banten sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
BACA JUGA: Pemkot Tangsel Janjikan Perbaikan Rumah Korban Ledakan di Pamulang
“Pada 2024 Banten mencatat 1,501 juta ton gabah kering giling. Tahun ini diproyeksikan naik 1,73 juta ton, mudah-mudahan bisa tembus 1,85 juta ton,” katanya.
Deden menerangkan, dengan terus bertambahnya produksi GKG setiap tahun, menjadikan Provinsi Banten sebagai salah satu daerah penyuplai atau pemasok gabah terbesar secara nasional. Capaian itu, akan terus ditingkatkan agar Banten bisa menjadi lumbung pangan nasional.
“Banten berada di posisi delapan produsen padi terbesar nasional. Ini bukan hanya prestasi, tapi tantangan agar tetap menjaga produktivitas sekaligus meningkatkan kualitas produksi pertanian,” tambahnya.
Deden mengatakan, untuk mencapai target tersebut, pihaknya sudah mengalokasikan Rp8,8 Miliar pada APBD murni tahun 2025. Kemudian ditambah lagi sebesar Rp4,3 miliar dalam APBD Perubahan 2025.
Dana sebesar itu, jelas Deden, digelontorkan untuk penyediaan benih dan pupuk, alsintan, peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian, hingga pembangunan infrastruktur pertanian.
Deden menerangkan, pihaknya juga sudah membuat beberapa program dalam mendukung peningkatan produksi pertanian, salah satunya pengembangan padi Gogo di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.
“Kebutuhan lahan untuk pengembangan padi ini seluas 15.417 hektar. Intensifikasi melalui penyediaan benih unggul, pupuk bersubsidi sampai 82.904 ton, serta distribusi alat dan mesin pertanian,” ujarnya.
BACA JUGA: Banten Disebut Darurat Sampah, Andra Soni Curhat ke Menteri LH
Dia menerangkan, sebelumnya Pemprov Banten sempat kesulitan mengatasi beberapa persoalan bidang pertanian, terutama terkait akses pengangkutan hasil panen. Namun, Deden mengklaim persoalan itu mulai diselesaikan secara bertahap pada tahun ini.
Di Kabupaten Lebak, lanjut Deden, Pemprov Banten membangun jalan usaha tani (JUT) sepanjang 7,5 kilometer. Sebelum ada jalan, petani harus mengeluarkan Rp8 Miliar untuk biaya angkut panen dari 3.000 hektar lahan per musim.
“Setelah ada jalan usaha tani, biayanya bisa ditekan, hanya sekitar dua miliar. Ada efisiensi enam miliar yang menambah keuntungan petani,” tuturnya.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid menambahkan, JUT merupakan akses vital para petani. Sarana tersebut, kata dia, bisa menjadi pintu menutup besarnya biaya produksi para petani di Banten. Sebaliknya, dia mengklaim JUT bisa memaksimalkan pendapatan dari hasil penjualan gabah atau hasil panen.
Agus menyebut, setidaknya Provinsi Banten harus bisa membangun JUT sepanjang 80 kilometer yang tersebar di semua wilayah Banten. Dengan begitu, para petani bisa merasakan dampak dari hasil pengolahan lahan mereka.
“JUT harus bisa tersebar di Lebak, Pandeglang, Serang, dan Tangerang, itu sedang kami usahakan,” ungkapnya.
Agus meyakini, JUT yang memadai bisa menjadi salah satu faktor meningkatnya perekonomian para petani, karena mereka tidak lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk mengangkut hasil panen dari sawah ke lokasi penyimpanan.(Ald)
