SERANG, INTTI.ID – Gubernur Banten, Andra Soni berdalih pemotongan anggaran BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu atau penerima bantuan iuran (PBI) sebesar Rp19 miliar, lebih dimaksudkan untuk pemerataan pembiayaan bersama pemerintah kabupaten/kota.
Andra menyebut selama ini APBD Banten yang lebih banyak menanggung anggaran kesehatan bagi warga tidak mampu tersebut, termasuk Pemda yang secara fiskal sebenarnya cukup kuat untuk menanggung anggaran PBI itu.
“Selama ini kami yang paling optimal membayar bantuan kesehatan tersebut,” kata Andra Soni kepada wartawan, Jumat (19/9/2025).
BACA JUGA: Banten Siap Hadapi Bencana Alam
Andra mengaku ingin menerapkan semangat gotong royong selama kepemimpinannya di Banten. Semua Pemda, kata dia, harus ikut andil dalam membiaya warganya yang tidak mampu untuk mendapatkan jaminan kesehatan.
“Karena semangat gotong royong itu harus bersama-sama,” imbuhnya.
Andra juga memastikan beberapa daerah yang memiliki anggaran fiskal cukup kuat telah menambah anggaran PBI bagi warga miskin pada perubahan APBD 2025, seperti Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
“Sebagai perwakilan pemerintah pusat di Banten, kami ikut mengevaluasi perubahan APBD dari masing-masing kabupaten/kota, dan kami pastikan mereka telah menanggung PBI sesuai perundang-undangan,” ungkapnya.
Menurutnya, beberapa daerah yang memiliki anggaran fiskal tersebut tidak bisa mengandalkan bantuan dari Pemprov Banten sepenuhnya, khususnya untuk menanggung penerima PBI BPJS kesehatan.
“Ini masalah konsep tanggung renteng, ada 8 kabupaten kota, warganya ada di 8 kabupaten kota, rasanya tidak adil daerah yang punya anggaran fiskal kuat menyerahkan ke provinsi. Karena itu, mereka harus ikut menanggung bantuan iuran,” jelasnya.
BACA JUGA: Pemkot Tangsel Wacanakan Seragam Gratis Bagi Sekolah Negeri
Dengan demikian, menurut Andra Soni, pemangkasan anggaran untuk PBI BPJS Kesehatan yang dilakukan Pemprov Banten tidak akan berdampak pada nilai standar Universal Health Coverage (UHC).
Karena pemenuhan anggaran PBI telah dibantu secara bersama baik Pemprov, maupun kabupaten kota di Banten.
“PBI ini gotong royong, 12,4 juta warga Banten kan gak mungkin ditanggung Pemprov Banten sendirian, harus sama-sama,” ulangnya.(Ald)
