LEBAK, INTTI.ID – Sebanyak 221 warga korban banjir bandang di Kampung Cigobang, Desa Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten, kini kembali telantar. Impian punya rumah layak huni seketika kandas lagi. Mereka kini terpaksa kembali tinggal di hunian sementara (Huntara) dengan kondisi memprihatinkan.
Warga korban banjir bandang dan longsor tahun 2020 tersebut, sudah enam tahun bertahan di Huntara dengan berbagai keterbatasan. Pada akhir 2025 lalu, warga merasa gembira harapan memiliki hunian tetap (Huntap) bakal terealisasi dengan dimulainya perataan tanah menggunakan alat berat.
Namun di awal 2026, harapan warga korban banjir bandang kembali pupus. Alat berat yang menjadi pelipur lara, tiba-tiba saja ditarik dari lokasi lahan bakal Huntap. Penarikan alat berat tersebut kembali memicu pilu warga korban banjir.
BACA JUGA: Hunian Tetap Bagi Korban Banjir Lebak Mulai Dibangun
Warga yang didominasi ibu rumah tangga menggelar aksi kekecewaan terhadap janji pemerintah. Mereka membentangkan poster bergambar Bupati dan Wakil Bupati Lebak, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, hingga Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyuarakan kepiluan hidup di tenda darurat.
Zaenal, warga Huntara Cigobang menyebut negara abai terhadap korban bencana alam Lebakgedong. Ia mengenang, pada 2020, perkampungan mereka diterjang banjir bandang dengan kehancuran besar. Warga kemudian dibuatkan Huntara dan dijanjikan akan dibangunkan Huntap.
“Tapi sudah 6 tahun janji itu tak pernah terwujud, kami lelah harus tinggal di tenda darurat,” kata Zaenal lirih.
Warga korban banjir bandang mendesak Bupati Lebak, Gubernur Banten, hingga Presiden Parbowo segera merealisasikan pembangunan Huntap, bukan lagi sekadar janji yang diulang-ulang.
Anggaran Huntap Tak Pernah Terealisasi
Kepala BPBD Kabupaten Lebak, Sukanta mengungkapkan, pembangunan Huntap bagi warga korban banjir di Cigobang tersendat akibat keterbatasan anggaran dan tumpang tindih kewenangan.
“Dana siap pakai sempat direncanakan, lalu dilimpahkan ke Kementerian PKP (perumahan kawasan pemukiman), tapi gagal karena kejadian bencananya sudah cukup lama, sejak 2020. Anggarannya tak pernah terealisasi,” kata Sukanta.
Ia menyebutkan, lahan relokasi seluas 5,4 hektare telah disiapkan, namun proses pematangan lahan tak pernah tuntas. Pemprov Banten sempat menganggarkan sekitar Rp5 miliar untuk kegiatan cut and fill serta land clearing, namun anggaran ditarik setelah adanya janji pemerintah pusat mengambil alih pendanaan.
Janji tersebut tidak pernah terealisasi. Berbagai skema pendanaan, mulai dari dana siap pakai, Kementerian PKP, hingga pengajuan ke BNPB, seluruhnya kini kandas di tengah kepiluan ratusan korban banjir.
Akibatnya, pematangan lahan hanya mengandalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Lebak yang terbatas, dibantu alat berat milik Batalion 840 Golok Sakti. Selain itu, cut and fill lahan Huntap yang dilakukan Pemprov Banten hanya mencapai 1 hektar dari kebutuhan 5,4 hektar.
Pemkab Lebak telah melayangkan surat kepada Gubernur Banten agar perataan lahan Huntap dapat direalisasikan seluas 5,4 hektar.
“Ini sangat mendesak. Warga sudah enam tahun tinggal di Huntara, sementara kemampuan keuangan daerah kami sangat terbatas,” tandas Sukanta.(Ald)
sumber: satelitnews
