JAKARTA, INTTI.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan banyak daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah. Sehingga ketergantungan daerah-daerah tersebut kepada pemerintah pusat menjadi sangat tinggi.
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, rendahnya kapasitas fiskal tersebut disebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang minim, salah satunya dipicu tidak berkembangnya sektor swasta di daerah-daerah tersebut.
“Ada daerah-daerah yang sangat mengandalkan pemerintah pusat karena PAD-nya rendah. Kenapa PAD-nya rendah? Karena dunia swastanya nggak hidup. Makanya kami mendorong semua daerah agar bisa mengembangkan dunia swasta,” ujar Tito.
BACA JUGA: Banten Peringkat 4 Investasi Nasional 2025
Lebih jauh Tito merinci, sebanyak 90 persen atau 493 daerah di Indonesia yang memiliki kapasitas fiskal lemah. Daerah-daerah ini, kata dia, menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Dari total daerah di Indonesia, lanjut Tito, hanya 26 daerah atau sekitar 5 persen yang memiliki kapasitas fiskal kuat, sementara 27 daerah lainnya atau 5 persen berada pada kategori sedang.
Artinya, kata dia, mayoritas daerah belum mampu menopang pembiayaan pembangunan secara mandiri melalui PAD.
Menurut Tito, kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan. Ia mendorong para kepala daerah untuk mengubah pola pikir, dari yang semata-mata bergantung pada anggaran pusat menjadi lebih kreatif dalam menggali sumber pendapatan daerah.
Ia menilai, selama ini banyak kepala daerah justru lebih fokus menunggu alokasi anggaran dari pusat dan mengatur belanja, yang pada akhirnya kerap menimbulkan kebocoran anggaran.
“Sekarang sebagian besar kami lihat kepala daerah berpikirnya ngarepin dari pusat, terus mikirin belanjanya, nanti dari belanja ini bocor lagi. Jadi, berpikirlah lebih banyak gimana nyari pendapatan,” tegasnya.
BACA JUGA: Makan Bergizi Gratis Diklaim Tembus Pelosok Desa di Banten
Salah satu kunci meningkatkan PAD, lanjut Tito, adalah menghidupkan sektor swasta dengan menciptakan iklim investasi yang sehat, melalui kemudahan, kepastian, dan transparansi dalam perizinan.
“Ini membutuhkan kreativitas, salah satunya dengan mempermudah perizinan,” ujar Tito.(Ald)
sumber: banpos.co
