SERANG, INTTI.ID – Efisiensi anggaran yang tengah dijalani Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten rupanya berdampak pada keberlangsungan tenaga kerja, khususnya yang berstatus outsourcing di sejumlah rumah sakit daerah (RSUD) di provinsi ke 30 ini.
Pemangkasan anggaran pengadaan jasa tenaga kerja alih daya itu, menyebabkan puluhan pekerja bagian kebersihan dan keamanan kehilangan pekerjaannya. Kontrak kerja mereka tidak lagi diperpanjang untuk tahun anggaran 2026 ini.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti membenarkan adanya efisiensi anggaran pengadaan tenaga outsourcing di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) rumah sakit yang berada di bawah kewenangan dinasnya.
BACA JUGA: Manajemen PT SLI Minta Kesempatan Berproduksi Lagi
Ati menyatakan, efisiensi anggaran tenaga kerja alih daya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian fiskal daerah yang saat ini dinilai cukup ketat.
“Pengadaan jasa tenaga keamanan dan kebersihan anggaran 2026 disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing UPT rumah sakit di Banten,” kata Ati kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).
Meski demikian, Ati tidak merinci jumlah pasti tenaga kerja yang terdampak akibat kebijakan efisiensi anggaran tersebut.
Ia juga tidak menyebutkan secara detail rumah sakit mana saja yang telah melakukan pemutusan kontrak terhadap tenaga kerja alih dayanya. Ati kembali menyebut penyesuaian dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional setiap RSUD.
Efisiensi anggaran Dinkes Banten nampaknya sudah berdampak pada petugas kebersihan dan keamanan di RSUD Malingping, Kabupaten Lebak. Sebanyak 23 petugas alih daya di rumah sakit tersebut dilaporkan tidak lagi diperpanjang kontraknya.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bagi para petugas kebersihan dan keamanan di rumah sakit daerah lainnya di Banten. Mereka khawatir kebijakan serupa akan berlanjut di rumah sakit tempatnya bekerja.
Dewan Sebut Menambah Angka Pengangguran
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa mengatakan, penghematan anggaran seharusnya tidak berujung pada hilangnya mata pencaharian masyarakat, terlebih di tengah tingginya angka pengangguran di Banten.
“Efisiensi anggaran bukan di Dinkes saja, tapi di dinas lainnya juga. Ada beberapa pengeluaran yang harus diminimalisir. Tapi semangatnya tidak berdampak kepada masyarakat, khususnya kepada ketenagakerjaan,” ujar Yeremia kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).
Ia menjelaskan, Dinkes Banten melakukan perhitungan terhadap pos anggaran yang dinilai tidak berdampak langsung pada layanan kesehatan. Dari hasil perhitungan tersebut, lanjutnya, anggaran untuk pegawai alih daya akhirnya menjadi salah satu yang dipangkas.
BACA JUGA: Zakiyah Minta Nakes Jangan Jutek Hadapi Pasien
Selain berdampak pada tenaga outsourcing, Yeremia menyebut efisiensi anggaran juga berpengaruh terhadap pengadaan obat-obatan di RSUD. Ia berharap kebutuhan obat masih bisa terpenuhi hingga pembahasan anggaran perubahan dilakukan.
“Karena masih ada beberapa yang harus dimaksimalkan. Pembelian obat juga terdampak. Mudah-mudahan pada anggaran perubahan nanti bisa tercover,” katanya.
Kendati demikian Yeremia berharap Pemprov Banten dapat menyiapkan solusi bagi para tenaga outsourcing yang terdampak pemutusan kontrak.
Ia mendorong agar pada pembahasan anggaran perubahan mendatang, para pekerja tersebut dapat kembali direkrut sehingga tidak menambah angka pengangguran di daerah.
“Kalau efisiensi anggaran justru terjadi pengurangan tenaga kerja, itu sangat disayangkan,” tandasnya.(ALD)
sumber: banpos.co
