Pendidikan

Pemprov Banten Larang Mitra Sekolah Gratis Pungut Iuran Tambahan

Avatar photo
57
×

Pemprov Banten Larang Mitra Sekolah Gratis Pungut Iuran Tambahan

Sebarkan artikel ini
Pemprov Banten Larang Mitra Sekolah Gratis Pungut Iuran Tambahan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Jamaluddin mengingatkan seluruh sekolah mitra PSG mematuhi aturan kerjasama, Kamis (8/1/2026).

SERANG, INTTI.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan tidak ada iuran tambahan yang dibebankan kepada peserta didik dalam program sekolah gratis (PSG). Setiap mitra sekolah gratis wajib mematuhi aturan tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Jamaluddin menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada sekolah mitra yang terbukti melanggar kesepakatan dengan melakukan pungutan kepada siswa.

Advertising
banner 425 x 400
Baca Artikel Scroll ke Bawah

“Sekolah gratis itu tidak boleh ada pungutan, baik oleh yayasan maupun sekolah. Jika masih memungut, kerjasamanya akan kami hentikan. Kerjasama tidak akan kami lanjutkan,” tegas Jamaluddin kepada wartawan, Kamis (8/1/2025).

BACA JUGA: Puluhan ASN Pemprov Banten Indisipliner, Tujuh Dipecat

Jamaluddin menergaskan, Pemprov Banten memastikan program sekolah gratis (PSG) akan berlanjut untuk angkatan kedua pada tahun ajaran 2026–2027.

Program unggulan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah ini, kata dia, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjamin akses pendidikan tanpa pungutan bagi masyarakat.

“Sekolah gratis dijalankan melalui program Banten Cerdas yang bekerja sama dengan sekolah swasta sebagai mitra PSGk,” jelas Jamaluddin.

Lebih jauh Jamaluddin menyampaikan, saat ini Dindikbud Banten tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program sekolah gratis yang telah berjalan untuk satu angkatan.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh mitra sekolah menjalankan program sesuai dengan aturan yang telah disepakati.

Jamaluddin menambahkan, sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan porsi anggaran terbesar, Dindikbud Banten berkomitmen memaksimalkan penggunaan anggaran untuk mengentaskan angka anak putus sekolah di Provinsi Banten.

“Target kami jelas, tidak boleh ada anak di Banten yang putus sekolah. Semua harus mengenyam pendidikan, baik di jenjang SMA, SMK, maupun SKH,” ujarnya.

BACA JUGA: Lolos Open Bidding, Sekdis Dispora Kabupaten Tangerang Jabat Kepala BKPSDM Kabupaten Serang

Disinggung sekolah mitra dalam PSG, Jamaluddin mengungkapkan untuk sementara pihaknya belum akan menambah jumlahnya. Namun, Pemprov Banten membuka peluang perluasan program ke sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

“Gubernur minta agar madrasah aliyah juga bisa dibantu melalui program ini. Saat ini masih dalam tahap evaluasi dan kajian,” jelasnya.

Ia berharap, hasil kajian tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga manfaat program sekolah gratis dapat dirasakan publik lebih luas lagi.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami jalankan,” imbuh mantan Kepala Dindikbud Kota Tangerang ini.(Ald)

sumber: Banpos.co

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *