SERANG, INTTI.ID – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang ada di Provinsi Banten jumlahnya mencapai 1.551. Ribuan koperasi itu tersebar di kota/kabupaten se- Banten. Namun sayangnya, masih banyak yang belum bisa beroperasi secara maksimal.
Faktor utama belum maksimalnya operasional KDKMP di Banten, karena terbentur kantor atau gedung. Dari ribuan KDMP, sebanyak 723 belum memiliki kantor atau gedung sendiri. Karena memang tidak memiliki lahan.
Asda II Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemprov Banten, Budi Santoso kepada wartawan mengatakan, berdasarkan data, baru 828 KDKMP yang sudah memiliki lahan kantor, sisanya belum memiliki sarana tersebut.
Sementara, salah satu syarat untuk membentuk KDKMP harus sudah memiliki lahan secara mandiri agar kemudian bisa didirikan bangunan gerai atau gedung perkantoran milik koperasi. Karena itu dia berharap persoalan tersebut bisa segera diselesaikan.
BACA JUGA: Pemudik Bakal Diurai Masuk Tiga Pelabuhan di Cilegon
Baru 53 persen KDKMP yang sudah punya lahan untuk pembangunan kantor atau gerai. Sedangkan 47 persen lagi belum punya sama sekali,” katanya.
Budi mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya sudah melakukan pembahasan secara langsung dengan kementerian terkait KDKMP di Provinsi Banten. Dalam pembahasan itu, KDKMP menjadi salah satu program prioritas yang diyakini bisa menjadi poros baru perekonomian masyarakat.
“Koperasi Merah Putih ini benar-benar bisa menjadi simpul distribusi kebutuhan pokok dan produk lokal masyarakat. Makanya, kita upayakan pengoperasiannya agar bisa dilakukan dengan baik,” ujarnya.
Budi mengatakan, Pemprov Banten bakal menjadi KDKMP sebagai salah satu motor penggerak utama perekonomian daerah. Oleh karena, koperasi itu bisa menjadi akses bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk meningkatkan produksinya.
“Koperasi ini bisa bekerja sama dengan para pelaku usaha nantinya, agar bisa terus berkembang. Bisa juga nanti dengan berbagai jenis usaha lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” tambahnya.
Budi menilai, koperasi sebagai modal utama penggerak perekonomian bukan hanya sekedar slogan. Karena itu, selama ini sektor koperasi banyak dimanfaatkan masyarakat dan menjadi akses ekonomi berbasis gotong royong.
BACA JUGA: KA Bandara Tabrak Truk Pengangkut Sekoci di Poris Tangerang, KRL Tangerang–Duri Lumpuh
“Koperasi sebagai gerakan sosial ekonomi berbasis gotong royong dapat menjadi fondasi kemandirian ekonomi daerah serta instrumen pemerataan jika dikelola secara modern, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
Budi menegaskan, koperasi tidak boleh berjalan secara konvensional tanpa inovasi karena hal itu bisa menyebabkan kemunduran secara perlahan. Oleh karena itu, KDKMP harus bisa menjadi wadah yang bisa menjawab tantangan zaman, terutama dalam hal perekonomian, persaingan pasar, dan sejenisnya.
“Koperasi harus tampil sebagai agregator dan penguat posisi UMKM, memperkuat rantai pasok lokal, menyediakan permodalan melalui koperasi simpan pinjam, serta meningkatkan daya tawar anggota di pasar,” ujarnya.(ALD)
sumber: satelitnews
