SERANG, INTTI.ID– Wali Kota Serang Dedi Rustandi mengakui, pelaksanaan distribusi makan bergizi Gratis di wilayahnya masih terkendala koordinasi antar instansi. Dia meminta semua stakeholder harus terlibat agar tidak terjadi komplain, terutama saat terkait dengan masalah hukum.
“Terkadang data dari BGN tidak dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum. Bahkan saat rapat, Danramil dan Kapolsek juga menyampaikan komplain soal ini. Jadi saya tidak bisa bekerja sendiri, semua stakeholder harus terlibat,” kata Wali Kota Serang Budi Rustandi saat meninjau pelaksanaan MBG di Sekolah Dasar Negeri 2 Kota Serang, Kamis (2/10/2025).
Budi menegaskan, pihaknya bersama aparat penegak hukum akan terus melakukan pengecekan ke berbagai sekolah guna mencegah terjadinya kasus keracunan makanan. Ini sebagai langkah antisipasi isu keracunan.
Menurutnya, mekanisme pengawasan MBG dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Namum pengawasan program MBG tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja. Perlu keterlibatan seluruh aparat penegak hukum (APH) mulai dari Polres, Kejaksaan Negeri, hingga Kodim agar pelaksanaannya lebih ketat.
Menurut Budi, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan punya peran vital untuk memastikan setiap dapur penyedia MBG diawasi dengan baik.
Mulai dari proses memasak, penyajian, hingga distribusi ke sekolah harus dilakukan dengan standar kebersihan yang ketat.
” Jangan sampai terjadi keracunan di Kota Serang,” tegasnya.
Saat meninjau pelaksanaan MBG di SDN 2 Kota Serang, Budi memastikan makanan yang disajikan untuk siswa aman dan layak konsumsi.
“Alhamdulillah, hasil tinjauan hari ini kita lihat bersama-sama makanannya higienis, tidak berbau basi. Buah-buahannya juga sesuai dengan arahan Pak Prabowo, yaitu tidak dipotong agar tidak cepat basi,” ujarnya.(*)
