Jakarta, Intti.id – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk tidak membuat aturan sendiri, terkait pernyataan vasektomi sebagai syarat penerima Bansos
“Nggak ada, nggak ada. Nggak ada syarat itu,” ujar Cak Imin, Minggu (4/05/2025).
Menurut Ketua Umum PKB ini aturan yang mengharuskan vaksetomi sebagai syarat penerima bansos tidak pernah ada, dan Demul dilarang bikin aturan sendiri.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan vasektomi atau KB pria sebagai syarat untuk menjadi penerima bantuan sosial masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Kebijakan ini didorong agar memastikan bantuan pemerintah bisa didistribusikan dengan adil dan merata.
“Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan non-tunai keluarga dia. Nanti, uang negara mikul di satu keluarga,” katanya.
Dedi menekankan, data penerima bantuan sosial harus terintegrasi dengan kependudukan. Lebih spesifik, dalam data kependudukan tersebut harus memuat data peserta KB, terutama laki-laki atau vasektomi.
“Jadi, ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek terlebih dahulu. Sudah ber-KB atau belum? Kalau sudah ber-KB, boleh terima bantuan. Jika belum, KB dahulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius,” ujarnya.(*)
