TANGERANG.INTTI.ID – Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud, mendesak Pemerintah Daerah untuk segera mencari solusi Pasar Cisoka. Hal ini agar polemik antar pedagang tidak berlarut-larut dan merugikan para pedagang maupun pemerintah daerah.
“Ini tidak boleh dibiarkan. Harus ada kejelasan aturan dan penegakan yang adil bagi semua pedagang,” ujar Amud saat mengunjungi Media Center DPRD Kabupaten Tangerang, Senin (2/3/2026).
Polemik ini muncul karena hingga kini masih banyak pedagang yang masih berjualan di luar pasar. Hal itu membuat pedagang yang sudah di dalam pasar pun mengancam akan pindah dari pasar itu lantaran sepi pembeli.
Di sisi lain, pedagang yang berjualan di luar pasar juga menyampaikan keberatan mereka. Salah satu persoalan utama adalah biaya retribusi yang dinilai cukup memberatkan, yakni sebesar Rp500 ribu per bulan.
Amud menekankan, pemerintah daerah melalui Perumda Pasar sebagai BUMD pengelola harus mampu menjadi penengah. Menurutnya, solusi yang diambil tidak hanya berorientasi pada penertiban semata, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlangsungan usaha pedagang serta kepentingan daerah.
Ia menegaskan, penataan pasar harus dilakukan secara komprehensif. Selain menjaga Pendapatan Asli Daerah (PAD), penataan juga penting untuk menciptakan lingkungan pasar yang tertib, bersih, dan nyaman.
DPRD Kabupaten Tangerang, lanjut Amud, akan terus mengawal proses ini hingga ditemukan jalan tengah yang adil.
“Harapannya, para pedagang bersedia kembali menempati lapak di dalam pasar, sementara pemerintah memastikan regulasi dan pengelolaan berjalan konsisten,” katanya. (*)
