TANGERANG, INTTI.ID — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang melaksanakan kegiatan “Nyaba Warga” yang merupakan bagian dari agenda konsolidasi demokrasi bersama Partai Gerindra, bertempat di Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Tangerang, Jumat (9/10/2026).
Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarrulloh mengatakan, bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026, terkait tugas konsolidasi demokrasi dalam memperkuat penyelenggaraan pemilihan umum di luar tahapan. Dalam rangka menjaga kualitas, integritas, dan keberlanjutan demokrasi Indonesia.
Menurut Komarrulloh, agenda konsolidasi demokrasi sudah berjalan sejak awal tahun ini, seperti dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya di Kota Tangerang.
“Dan untuk partai politik, kami mulai akhir September kemarin. Tentu kegiatan di masa jeda atau non tahapan pemilu ini, merupakan bagian dari upaya penguatan demokrasi melalui diskusi, juga sekaligus menyerap berbagai aspirasi untuk penyelenggaraan pemilu berikutnya pada konteks pengawasan agar lebih baik lagi,” ungkapnya.
“Ya termasuk kami ke Partai Gerindra ini. Sebagai peserta pemilu kiranya bisa berdiskusi dan memberi masukan untuk perbaikan kerja-kerja pengawasan Bawaslu pada pemilu mendatang,” imbuhnya.
Apresiasi untuk Bawaslu
Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Tangerang, Turidi Susanto menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu yang telah mampu menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 lalu, sehingga dapat terselenggara dengan baik.
Dia mengajak jajaran pengurus dan kader partai, agar dalam kontestasi pemilu nanti untuk terus menjalin komunikasi dengan Bawaslu dalam hal tata cara pelaksanaan pencalonan legislatif, terutama saat pelaksanaan tahapan kampanye.
“Bawaslu itu bukan untuk ditakuti. Tapi tempat kita bertanya, berkomunikasi terkait aturan-aturan pemilu. Misal, soal kampanye, kita tanya mana yang boleh, mana yang melanggar,” ujarnya.
Pentingnya berkomunikasi dengan Bawaslu, lanjutnya, calon legislatif (Caleg) akan lebih terarah, dan taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga segala potensi pelanggaran bisa langsung dicegah sebelum timbul masalah.
“Karena, ya tadi itu, telah diberi arahan dan diawasi langsung oleh Bawaslu,” katanya.
Dalam diskusi konsolidasi demokrasi itu, pengurus dan kader Partai Gerindra cukup antusias. Banyak hal yang mereka sampaikan ke Bawaslu, seperti soal pemasangan alat peraga kampanye, surat suara yang tertukar antar daerah pemilihan, dan masalah keterwakilan 30 % caleg perempuan, hingga soal sanksi pengawas ad hoc yang nakal.
Ketua Bawaslu, Komarrulloh menanggapi serius terkait pengawas ad hoc yang nakal (Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, dan Pengawas TPS). Kata dia, jika benar dan ada bukti yang kuat, jangan ragu untuk segera melaporkan ke Bawaslu.
“Jika ada aparatur kami (ad hoc) yang nakal-nakal itu. Jangan ragu laporkan. Kami akan tindak tegas sesuai ketentuan,” tandasnya.
Hadir dalam kegiatan nyaba warga konsolidasi demokrasi bersama DPC Partai Gerindra, yaitu H. Junadi (Sekretaris), Apanudin (Bendahara), Solihin (Anggota DPRD), Hendra Gunawan (Anggota DPRD), serta jajaran Pengurus DPC Partai Gerindra Kota Tangerang.
Sementara dari Bawaslu Kota Tangerang, Supri Andriani (Anggota Bawaslu), dan staf. (rilis)
