TANGERANG, INTTI.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tangerang mengadakan kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat, bertempat di Aula Kelurahan Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaga demokrasi tetap kondusif sekaligus mendorong warga berani mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.
Mengusung tema “Konsolidasi Sinergitas Seluruh Elemen Masyarakat Dalam Menciptakan Demokrasi yang Berintegritas, Berkeadilan dan Bermartabat”, kegiatan ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan partai politik di wilayah Kota Tangerang.
Kepala Kesbangpol Kota Tangerang, Wawan Fauzi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bawaslu untuk menyatukan visi serta memperkuat hubungan antarelemen masyarakat dalam menjaga demokrasi.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, tahapan pemilu akan mulai berjalan pada tahun depan. Oleh karena itu, Pemkot Tangerang bermitra dengan Bawaslu menyelenggarakan pendidikan politik ini sebagai langkah awal menjaga harmonisasi demokrasi,” ujarnya.
Kata dia, Kota Tangerang selama ini memiliki rekam jejak yang baik dalam menjaga situasi tetap sejuk dan kondusif pada setiap penyelenggaraan pesta demokrasi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarrulloh, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari program konsolidasi demokrasi bertajuk “Nyaba Warga”.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan partisipatif. Terlebih, berdasarkan kalkulasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait tahapan Pemilu 2029, proses pemilu mulai bergulir 20 bulan sebelum hari pencoblosan, atau sekitar pertengahan 2027 mendatang.
Ia menyebut keterbatasan jumlah personel pengawas menjadi salah satu alasan pentingnya keterlibatan masyarakat.
“Keterbatasan personel pengawas di lapangan, membuat kami sangat membutuhkan partisipasi masyarakat. Kami berharap warga semakin melek pemilu dan berani melapor ke Bawaslu jika menemukan praktik politik uang maupun pelanggaran lainnya,” imbuh Komarrulloh.(algis)














