SERANG, INTTI.ID — Kalangan DPRD Provinsi Banten menaruh perhatian serius terhadap tata kelola pendistribusian program makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini mulai memasuki masa libur panjang sekolah.
Anggota DPRD Provinsi Banten, Yeremia Mendrofa meminta pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN), hingga dinas terkait di daerah untuk memperketat pengawasan operasional MBG guna mencegah terjadinya kebocoran anggaran dan potensi makanan terbuang sia-sia atau food waste.
Yeremia menilai, fase transisi menuju masa libur sekolah ini merupakan titik rawan dalam rantai pasok program MBG jika tidak dimitigasi dengan regulasi yang fleksibel. Pasalnya, absennya siswa dari ruang kelas otomatis mengubah total peta distribusi yang selama ini berbasis di sekolah-sekolah.
BACA JUGA: Gubernur Banten Ancam Pidanakan Pelaku Jual Beli Kursi Sekolah
“Libur sekolah pengawasan MBG harus diperkuat untuk memastikan tidak terjadi pemborosan anggaran, penurunan kualitas layanan, maupun masalah distribusi,” katanya kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).
Menurut Yeremia, karena sasaran utama MBG adalah kalangan pelajar, maka selama masa libur sekolah mekanisme pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dan BGN.
Politisi senior ini mengingatkan jika memaksakan skema distribusi reguler saat sekolah sedang libur adalah langkah yang tidak realistis dan berisiko tinggi secara finansial.
Tanpa adanya kehadiran fisik siswa di sekolah, risiko makanan tidak terserap atau salah sasaran akan meningkat drastis, mengingat karakteristik makanan siap saji yang memiliki batas waktu konsumsi yang sangat pendek.
Sebagai solusi taktis, Yeremia mendorong agar pembuat kebijakan tidak ragu untuk mengambil keputusan ekstrem, seperti menghentikan sementara pasokan atau memindahkan titik distribusi langsung ke kantong-kantong permukiman warga yang membutuhkan.
“Menurut saya, jika peserta didik tidak berada di sekolah, maka pelaksanaan MBG dapat dihentikan sementara atau disesuaikan dengan skema yang lebih efektif dan tepat sasaran,” katanya.
BACA JUGA: Banyak Temuan Pungli, KPK Bakal Pelototi SPMB 2026
Lebih jauh, anggota Komisi V DPRD Banten ini memberikan saran dan rekomendasi konkret kepada pemerintah.
Menurutnya, masa libur sekolah ini justru harus dimanfaatkan secara produktif sebagai momentum ‘jeda strategis’ untuk melakukan audit total terhadap vendor penyedia makanan dan menyempurnakan akurasi data penerima manfaat di tingkat desa/kelurahan.
Yeremia menekankan bahwa akuntabilitas keuangan tidak boleh dikorbankan atas nama penyerapan anggaran semata.
Setiap rupiah yang keluar dari kas negara harus dipastikan berdampak langsung pada perbaikan gizi anak secara nyata dan efisien.
Melalui pengetatan pengawasan dan pembenahan sistem manajemen logistik selama masa libur ini, Yeremia berharap saat tahun ajaran baru bergulir nanti, Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Banten dapat berjalan jauh lebih matang, higienis, akurat, dan memiliki akuntabilitas tinggi yang bebas dari pemborosan.
“Yang terpenting adalah memastikan anggaran negara digunakan secara efisien dan manfaat program tetap optimal. Jangan sampai makanan yang disiapkan tidak tersalurkan dengan baik atau bahkan terbuang,” tandasnya.(Ald)
sumber: banpos
