SERANG, INTTI.ID — Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Banten berencana bakal melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto tersebut.
Evaluasi MBG secara menyeluruh, khususnya di Provinsi Banten itu menyusul banyaknya keluhan dan persoalan yang terjadi terkait pelaksanaan program MBG, terlebih pasca penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.
Wakil Ketua Satgas MBG Provinsi Banten, Komarudin mengakui pihaknya berencana melakukan evaluasi besar-besaran, mulai dari operasional dapur atau SPPG, data penerima manfaat, hingga pemetaan ulang sasaran program agar lebih tepat sasaran.
BACA JUGA: Anggota DPRD Banten Sarankan Stop MBG Selama Libur Sekolah
“Karena ada pergantian pimpinan tingkat pusat, sudah pasti ada penyesuaian kebijakan. Selain itu, banyak persoalan tata kelola MBG yang harus segera diperbaiki dan dibenahi,” kata Komarudin kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).
Asda I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Pemprov Banten ini mengaku, sudah mendapat informasi mengenai rencana evaluasi tersebut. Saat ini, Pemprov Banten masih menunggu instruksi resmi dari Pemerintah Pusat melalui BGN.
“Berdasarkan informasi awal kemungkinan besar seluruh operasional SPPG akan dihentikan sementara selama masa liburan sekolah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh operasional SPPG MBG,” imbuhnya.
Koamrudin menyebut beberapa poin yang harus menjadi perhatian dalam evaluasi, seperti jumlah dan ketepatan penerima manfaat karena sampai saat ini masih ada ketimpangan dan ketidaksesuain data.
“Ada yang mendapatkan alokasi MBG sangat banyak, tapi ada target penerima manfaat yang justru belum tercover sama sekali,” ulasnya.
Selain itu, evaluasi juga akan dilakukan terhadap tempat atau lokasi SPPG, pola pelayanan, serta hak dan kewajiban yang harus dijalankan masing-masing SPPG. Artinya, kata dia, akan ada perubahan besar dalam pengelolaan SPPG MBG.
“Jadi penerima manfaat ini mau dipetakan dan ditata kembali secara maksimal. Kami akan melihat ulang siapa saja yang sebetulnya paling berhak menerima,” paparnya.
BACA JUGA: Dua SPPG MBG di Cilegon Kedapatan Belum Punya IPAL
Komarudin juga memperkirakan adanya perubahan prioritas penerima manfaat, dari sekolah umum secara luas, menjadi kepada balita, ibu hamil, anak-anak pra-sekolah atau PAUD-TK, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T.
Dia menjelaskan, evaluasi yang dilakukan itu karena banyak dorongan dan masukan serta berdasarkan penghitungan dapur MBG yang sudah menjamur di Banten, namun tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat.
“Artinya MBG belum menjangkau semua masyarakat yang seharusnya bisa menerima manfaat tersebut. Saat ini realisasi penerima manfaat baru 2,9 juta orang dari target awal 3,5 juta orang. Berarti masih kurang dari target,” katanya.
Dia mengatakan, pembangunan dapur MBG di Provinsi Banten telah terlampaui dari target sekitar 1.171 unit. Saat ini jumlah dapur yang telah berdiri dan beroperasi mencapai sekitar 1.340 unit di semua wilayah Banten.
“Anehnya, kalau melihat dari jumlah infrastruktur dapur kelompok yang terbangun, jumlahnya sudah melampaui target. Tapi ini sesuatu yang tidak logis secara sistem,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, saat ini ada sebanyak 63 dapur MBG di Banten yang berstatus suspend atau ditangguhkan karena berbagai persoalan dan temuan. Jumlah tersebut berpotensi berubah setelah evaluasi dilakukan, karena harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Sangat memungkinkan dapur-dapur yang ada sekarang, bahkan yang sudah beroperasi sekalipun, bisa ditutup secara permanen jika disesuaikan dengan peta kebutuhan penerima manfaat yang baru,” ujarnya lagi.
BACA JUGA: Gubernur Banten Ancam Pidanakan Pelaku Jual Beli Kursi Sekolah
Dia berharap, pada proses evaluasi tersebut, pemerintah daerah bisa dilibatkan sebagai otoritas wilayah. Oleh karena, selama ini hal tersebut belum pernah dilakukan dan langsung ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui BGN.
“Bagaimanapun juga, urusan pemetaan penerima manfaat, datanya kan ada di Pemda. Pemda yang paling tahu siapa warganya yang berhak, dan di mana saja lokasi konkret mereka. Selama program ini berjalan kemarin, Pemda kan tidak dilibatkan secara optimal dalam urusan data,” pungkasnya.
“Akibatnya ya seperti sekarang, terjadi penumpukan infrastruktur dapur di wilayah yang sudah padat, sementara di wilayah yang kosong atau membutuhkan justru tidak ada fasilitas dapur sama sekali,” tutupnya.
Dikonfirmasi terpisah, pengelola SPPG di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Iin Muhlisin menyampaikan bahwa proses evaluasi sebaiknya dilakukan bagi SPPG bermasalah dan diduga melakukan pelanggaran. Tujuannya, agar program MBG di wilayah Banten tidak terganggu.
“Evaluasi itu penting dan bagus, dan memang harus dilakukan. Tetapi, alangkah baiknya apabila evaluasi dilakukan bagi yang bermasalah saja, kalau yang sudah berjalan dan sesuai aturan, sebaiknya hanya diingatkan,” imbuhnya.(Ald)
sumber: satelitnews
