TANGERANG, INTTI.ID – Sejumlah sekolah menengah atas (SMA) swasta mengaku kewalahan dalam menutup biaya operasional pendidikan. Kondisi tersebut menyusul belum diterimanya pembayaran program sekolah gratis dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Keluhan para pengelola SMA sederajat swasta ini diungkapkan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, Yeremia Mendrofa kepada wartawan, Selasa (2/6/2026). Yeremia menyebut SMA swasta yang belum menerima pembiayaan program sekolah gratis dari Pemprov Banten umumnya berada di Tangerang Raya.
Yeremia Mendrofa mengaku mendapatkan aduan langsung dari sejumlah kepala SMA. Mendrofa juga mengaku sudah menemui para Kepala SMA swasta itu, untuk memastikan kejelasan informasi yang disampaikannya tersebut.
BACA JUGA: Program Sekolah Gratis di Banten Tahun 2025/2026 Sasar 7.000 Siswa
“Seharusnya Pemprov Banten sudah membayarkan biaya operasional dan lainnya, agar program sekolah gratis tidak bermasalah,” kata Yeremia Mendrofa.
Yeremia menyampaikan, dari pengakuan para kepala SMA yang meminta bertemu dengannya, keterlambatan pembayaran pembiayaan sekolah gratis itu sudah berjalan selama lima bulan.
Dia mengatakan, keterlambatan itu berdampak terhadap beban pembiayaan sekolah swasta, karena tidak memiliki sumber pendanaan lain selain dari Pemprov Banten.
Akibatnya, tenaga pengajar dan lainnya terganggu dan bisa berdampak terhadap suasana belajar mengajar siswa di sekolah.
“Ini kan berdampak terhadap cost atau pembiayaan di sekolah dan juga akan berpengaruh terhadap kesejahteraan guru serta proses belajar mengajar,” tambahnya.
Dia juga mengatakan, sekolah gratis merupakan program prioritas Gubernur Banten Andra Soni. Seharusnya, persoalan fiskal tidak dijadikan alasan, karena keberadaan dana tersebut untuk menopang program prioritas kepala daerah sebagaimana diutarakan dalam janji politiknya.
“Kita mengerti, bahwa fiskal kita sekarang ini sangat ketat sekali, tetapi ini kan program prioritas. Jadi semestinya harus juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Banten,” jelasnya.
Yeremia berjanji akan segera meminta klarifikasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, guna mengetahui persoalan yang menyebabkan belum dilakukannya pembayaran operasional seklah gratis tersebut.
“Kami sudah rencanakan rapat dengan Dinas Pendidikan, baik berkaitan dengan SPMB 2026 maupun program pendidikan gratis, khususnya di sekolah swasta,” ujarnya.
BACA JUGA: Ribuan Anak Indonesia di Belanda Diduga Diadopsi secara Ilegal
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi saat dikonfirmasi wartawan mengaku belum menerima laporan adanya persoalan tersebut.
Namun, dia berjanji akan segera berkoordinasi dengan pejabat terkait, guna mengetahui kejelasan persoalan belum adanya pembayaran operasional tersebut.
“Berapa bulan yang belum terbayarkan, nanti kami selesaikan. Kalau dari awal tahun enggak mungkin, karena pembayarannya dilakukan setiap dua bulan sekali,” ungkapnya.
“Ya mungkin karena memang fiskal kita terbatas, tetapi cobalah nanti saya tanyakan ini kenapa bisa ada keterlambatan pembayaran,” tutupnya.
Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Jamaluddin menyebut keterlambatan pembayaran dana program sekolah gratis lebih disebebkan karena adanya penyesuaian data penerima bantuan tersebut.
“Di Pergubnya (peraturan gubernur) pembayaran tiga bulan sekali. Bisa di awal atau akhir. Mudah-mudahan bisa di awal,” imbuhnya.(ALD)
sumber: satelitnews
