TANGERANG, INTTI.ID – Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Tangerang, Banten, mencanangkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Rentenir untuk membantu masyarakat yang terjerat utang dengan bunga mencekik leher.
Pembentukan Satgas Anti Rentenir mendapat dukungan dari sejumlah pihak, mulai dari Pemkab Tangerang, Tokoh penggerak Ekonomi Syariah Banten hingga kalangan media yang tergabung dalam PWI Kabupaten Tangerang.
Ketua Umum MES Kabupaten Tangerang, Mohamad Mahrusillah menegaskan bahwa gurita rentenir saat ini telah merambah jauh hingga ke pelosok desa, termasuk di Kabupaten Tangerang.
BACA JUGA: PWI Banten Berharap Jurnalis yang Hilang Bisa Ditemukan Selamat
Kondisi tersebut menuntut hadirnya gerakan bersama yang terstruktur dan masif untuk membentengi serta memberikan pendampingan bagi warga terjerat utang.
“Dari Kosambi sampai Solear, masalahnya mirip, warga kepepet lalu tergiur jalan pintas hingga utangnya membengkak ratusan persen,” kata Mahrusillah.
Mahrusillah menjelaskan, satgas anti rentenir yang didirikan di dalamnya berisi para ulama, pemerintah, ormas, wartawan, sampai mahasiswa.
“Kalau mereka punya sindikat hitam, kita lawan dengan sindikasi putih, ada ulama, pemerintah, ormas, wartawan, sampai mahasiswa untuk mengedukasi, nerima aduan, dan dampingi warga,” ulasnya.
Sementara Tokoh penggerak Ekonomi Syariah Banten, KH Embay Mulya Syarief mengatakan, praktik pinjaman ilegal bukan sekadar masalah utang-piutang, melainkan sudah merenggut ketenangan hidup dan kesejahteraan warga.
“Kasihan warga yang jadi korban penipuan berkedok pinjaman sampai hidupnya nggak tenang,” kata KH Embay Mulya Syarief di Pendopo Bupati Tangerang, Jumat (11/9/2026).
KH Embay Mulya Syarief berharap kehadiran satgas anti rentenir bisa membantu masyarakat untuk mengatasi rentenir yang kian marak, khususnya di Kabupaten Tangerang.
“Makanya Satgas Anti-Rentenir harus benar-benar hadir dan terasa manfaatnya buat seluruh warga Tangerang,” tutup KH Embay Mulya Syarief.
Bupati dan PWI Dukung Satgas Anti Rentenir
Dukungan terhadap pembentukan Satgas Anti Rentenir juga mengalir dari Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid dengan menghadirkan lembaga pembiayaan berupa BPR, PT LKM dan UPDB, sebagai alternatif pembiayaan.
“Saya hadirkan UPDB, PT LKM dan BPR. Bantu masyarakat kita yang mau pinjam, persyaratan mudah dan ringan bunganya supaya masyarakat tidak ke rentenir,” kata Maesyal Rasyid.
Meski begitu, kata Bupati , upaya mencegah aksi rentenir, juga harus dibarengi dengan menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan mendorong masyarakat memenuhi kewajibannya.
“Kita hadir untuk memberikan solusi. Kalau diberikan kemudahan untuk pinjam, jangan lupa kewajibannya. manfaatkan lembaga yang resmi dan jangan sampai ke rentenir,” katanya.
Tidak hanya Pemkab Tangerang dukungan terhadap pembentukan satgas anti rentenir juga datang dari PWI Kabupaten Tangerang.
Ketua PWI Kabupaten Tangerang, Hendra Wijaya, mengapresiasi langkah cepat Pemkab, PT LKM AKR, dan MES dalam membentuk Satgas Anti Rentenir itu.
“Kehadiran Satgas Anti Rentenir menjadi angin segar bagi masyarakat, mengingat maraknya warga yang terjerat perangkap utang ilegal di Tangerang,” kata Hendra yang baru terpilih sebagai Ketua PWI Kabupaten Tangerang 2026-2029.
Hendra menegaskan pihaknya siap berperan aktif untuk mengawal serta mempublikasikan berbagai program edukasi dan penanganan yang dilakukan oleh satgas tersebut.
“PWI Kabupaten Tangerang akan mengawal gerakan ini, mulai dari menyosialisasikan bahaya rentenir hingga menyebarluaskan program-program edukasi bahaya rentenir,” tandasnya.(*)
